MANGGUMEDIA.COM - Dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini, pendidikan sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi pemikiran utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan dengan konsep pendidikannya, tut wuri handayani, ing madyo mangunkarso, ing ngarso sung tulodo. Konsep tersebut sebagai landasan dalam memerangi kebodohan dan kemiskinan di Indonesia.
Selain Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional lainnya juga, seperti Sukarno dan Hatta, pendidikan menjadi pemikiran utama mereka. Salah satu bukti perhatian para pendiri bangsa terhadap pendidikan adalah tertuangnya dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan batang tubuh UUD 1945 Pasal 31.
BACA JUGA: Pentingnya Kecerdasan Emosional Bagi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjabarkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah “…mencerdaskan kehidupan bangsa….” Tujuan ini mengindikasikan bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 31, berbunyi:
(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Berdasarkan UUD 1945, baik dari pembukaan maupun batang tubuh, jelas terlihat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pemerintah menyadari peran strategis dari pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki akhlak mulia maka diperlukan pendidikan yang bermutu. Karena dengan pendidikan bermutu, tujuan nasional akan dapat tercapai.
Referensi:
Suryawahyuni Latief dan Yulfi Alfikri Noer, Manajemen Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Upaya Percepat Pendidikan Bermutu, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021)
(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Berdasarkan UUD 1945, baik dari pembukaan maupun batang tubuh, jelas terlihat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pemerintah menyadari peran strategis dari pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki akhlak mulia maka diperlukan pendidikan yang bermutu. Karena dengan pendidikan bermutu, tujuan nasional akan dapat tercapai.
Referensi:
Suryawahyuni Latief dan Yulfi Alfikri Noer, Manajemen Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Upaya Percepat Pendidikan Bermutu, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021)
0 Komentar