Di sebuah kampus yang konon katanya “rumah intelektual”, hiduplah sekelompok pejabat kampus yang hobinya bukan membaca jurnal, melainkan membaca arah angin kekuasaan. Mereka bukan dosen sembarangan—mereka adalah seniman birokrasi, ahli dalam seni mengangguk sebelum kalimat selesai.
Pejabat kampus jenis ini punya kemampuan unik:
ketika mahasiswa bicara soal kebebasan akademik, mereka mendadak budeg.
Namun ketika pemerintah batuk dikit, mereka langsung sigap, siap tisu, siap pernyataan resmi.
Rapat mereka selalu serius. Topiknya berat, misalnya:
“Bagaimana caranya kampus terlihat kritis tanpa benar-benar kritis?”
atau
“Batas aman idealisme sebelum dana hibah tersinggung.”
Dalam setiap pidato, mereka selalu menyelipkan kata-kata sakti seperti “netral”, “stabilitas”, dan “demi kebaikan bersama”. Padahal artinya sederhana:
jangan ribut, nanti kami susah tanda tangan proposal.
Mahasiswa yang kritis sering dianggap gangguan sistem.
“Bukan waktunya,” kata pejabat kampus,
padahal maksudnya, “Bukan kami yang berani.”
Lucunya, mereka gemar mengutip tokoh-tokoh besar:
Soekarno, Hatta, Tan Malaka—
tapi hanya bagian yang aman buat dibaca di spanduk, bukan yang bikin panas kursi jabatan.
Pada akhirnya, pejabat kampus ini hidup di dua dunia:
satu kaki di mimbar akademik,
satu kaki lagi di karpet kekuasaan.
Mulut bicara soal moral, tangan sibuk pegang stempel.
Dan kampus pun tetap berjalan seperti biasa:
mahasiswa belajar berpikir kritis,
sementara pejabatnya belajar berpikir praktis.
0 Komentar